Postingan

Mens Rea dan Actus Reus: Pengertian, Unsur, Perbedaan, dan Contohnya dalam Hukum Pidana

-
Gambar
Dalam hukum pidana, seseorang tidak dapat langsung dijatuhkan sanksi hanya karena melakukan suatu perbuatan. Harus ada dua unsur penting, yaitu mens rea (niat jahat) dan actus reus (perbuatan). Lalu, apa sebenarnya pengertian mens rea dam actus reus , serta bagaimana penerapannya dalam hukum pidana? Mens Rea Mens rea berasal dari bahasa Latin, yang berarti "pikiran yang salah". Utrecht mendefinisikannya sebagai niat atau sikap batin pelaku pada saat perbuatan dilakukan. Sementara itu, Prof. Sudarto menyebut mens rea sebagai keadaan psikis seseorang ketika melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, dalam konteks hukum pidana, mens rea adalah kondisi pikiran yang harus dimiliki seseorang agar ia dapat dipidana atas suatu kejahatan tertentu. Tidak hanya diperlukan bukti bahwa seseorang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi juga diperlukan bukti bahwa seseorang melakukannya dengan niat atau kesadaran tertentu. Sederhananya, harus dibuktikan apakah tindak pidana itu dilakukan...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MAKNA DAN KONSEP DELIK DALAM HUKUM PIDANA

-
Gambar
        Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap tindakan manusia tidak pernah lepas dari penilaian hukum. Ada batas-batas yang mengatur mana perilaku yang dapat diterima dan mana yang harus dipertanggungjawabkan. Di sinilah konsep delik dalam hukum pidana menjadi sangat penting, sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tidak. Melalui pemahaman tentang makna dan konsep delik, kita tidak hanya mempelajari aturan, tetapi juga memahami bagaimana hukum bekerja dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. A. Pengertian Delik        Istilah Delik pada dasarnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Delict atau Starfbaarfeit. Namun, dalam terjemahan bahasa Indonesia istilah Delik telah digunakan pada beberapa istilah lain, diantaranya: Peristiwa pidana; Perbuatan pidana; Pelanggaran pidana; Perbuatan yang dapat dihukum; dan Perbuatan yang boleh ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

ASAS LEGALITAS HINGGA TERITORIALITAS: FONDASI UTAMA DALAM HUKUM PIDANA

-
Gambar
    Dalam kehidupan sehari-hari, hukum pidana sering kali dipandang sebagai seperangkat aturan yang kaku dan menakutkan. Namun di balik itu, terdapat prinsip-prinsip mendasar yang justru menjadi penjaga keadilan dan kepastian hukum bagi setiap individu. Salah satunya adalah asas legalitas, yang memastikan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa adanya aturan yang terlebih dahulu mengaturnya. Di sisi lain, asas teritorialitas menegaskan batas berlakunya hukum dalam suatu wilayah negara, sehingga kedaulatan hukum tetap terjaga.           Melalui pembahasan ini, kita akan menelusuri bagaimana asas legalitas hingga asas teritorialitas menjadi fondasi utama dalam hukum pidana, serta mengapa keduanya begitu penting dalam menjamin keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara hukum.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MENGENAL ADAGIUM DALAM HUKUM PIDANA

-
Gambar
Dalam dunia hukum, istilah "adagium hukum" sering digunakan. Istilah ini mungkin terdengar kuno, tetapi memiliki makna yang kuat dan relevan hingga saat ini. Dalam bahasa Latin (dan terkadang dalam bahasa lain). Adagium adalah istilah atau pepatah yang menggambarkan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan praktik hukum. Adagium hukum singkat dan padat, tetapi dapat mengungkapkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan manfaat hukum secara menyeluruh. Apa Itu Adagium Hukum? Secara sederhana, adagium hukum adalah kalimat singkat yang mencerminkan prinsip universal dalam hukum, biasanya berasal dari tradisi hukum Romawi Kuno. Kalimat ini digunakan sebagai dasar berpikir atau pertimbangan dalam menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum. Karena sifatnya yang mendalam, adagium hukum sering digunakan dalam argumentasi hukum, baik oleh akademisi, praktisi hukum, maupun hakim. Berikut beberapa adagium hukum yang umum dijumpai dan sering digunakan dalam dunia hukum: “Fiat just...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MENGENAL HUKUM PIDANA

-
Gambar
        Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menjadi pedoman dalam menjalankan roda kehidupan baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.          Setiap aturan yang melarang dan menghukum bukanlah sekedar aturan tertulis. Ia lahir dari kebutuhan masyarakat akan ketertiban, keadilan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, diatur dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.         Sebelum memahami bagaimana hukum pidana bekerja, penting untuk memahami terlebih dahulu dasar konseptual yang melandasinya. DEFINISI a. Definisi Hukum         W.L.G Lemaire dalam  Het Recht in Indonesia  menerangkan bahwa hukum sulit diberikan definisi yang tepat karena memiliki segi dan bentuk yang sangat banyak, sehingga t...
Posting Komentar
Baca selengkapnya